LocationsMelindungi Kawasan Pantai dan Meningkatkan Kesejahteraan: Melihat Dampak Transformatif Sukuk Hijau di Sulawesi Selatan
5 September 2023
Lebih dari 150 pemuda yang terdiri dari perwakilan komunitas lokal dan LSM serta mahasiswa menghadiri “Climate Talks and Site Visit: Aksi Nyata untuk Iklim dan Keberlanjutan”, yang diselenggarakan atas kerja sama antara United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar pada 30 Agustus 2023 dan berfokus pada strategi aksi iklim Indonesia serta keberhasilan pemanfaatan Sukuk Hijau dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Dwi Irianti Hadiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan, dan Muhammad Didi Hardiana selaku Head of Innovative Financing Lab United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, memberikan kata sambutan dan menekankan urgensi inovasi untuk mencapai target iklim Indonesia. Muhammad Idkhan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universias Negeri Makassar, menyambut kehadiran peserta dengan mencatat pentingnya peran mahasiswa dan akademia dalam mendukung ambisi Indonesia.
Para peserta terlibat dalam diskusi terkait strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Indonesia
Dalam paparan umumnya, Yulia Suryanti, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menegaskan kembali komitmen pembangunan rendah karbon Pemerintah Indonesia dengan mengutip Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia. Saat ini, Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca taun 2030 dari 29% menjadi 31.89% dengan usaha sendiri, dan 41% menjadi 43.20% dengan dukungan internasional.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, sebanyak 119 titik lokasi ProKlim telah berhasil mengurangi lebih dari 200.000 ton CO2eq selama tahun 2018 hingga 2022. Lebih lanjut, Yulia juga menekankan urgensi mengembangkan dan memanfaatkan instrumen-instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung ambisi iklim Indonesia.
Dalam dalam sesi talk show, Dwi Irianti Hadiningdyah menyoroti bagaimana Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai pendekatan inovatif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut melalui Sukuk Hijau, dengan dukungan dari UNDP. Beliau menambahkan, instrumen berbasis Syariah ini memungkinkan terjadinya investasi berkelanjutan dan berdampak, serta mengapresiasi minat besar yang ditunjukkan investor muda untuk berinvestasi tidak hanya untuk profit—tetapi juga dampak. Di Sulawesi Selatan, penerbitan Sukuk Hijau memungkinkan pembiayaan berbagai proyek berlabel hijau, termasuk transportasi berkelanjutan, pencegahan dan pengendalian banjir, serta pengamanan pantai.
Adi Prasetyo, Kepala Dinas Sungai dan Pesisir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Renaldi, anggota Lima Putra Pesisir turut hadir sebagai narasumber sesi talk show, dan menjelaskan mengenai aksi-aksi nyata di lapangan yang dilakukan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun, diantaranya, bendungan, sistem peringatan dan pengendalian banjir, struktur penampung air, serta struktur pengaman pantai. Sementara itu, Lima Putra Pesisir, sebuah komunitas pemuda lokal, berfokus kepada konservasi flora dan fauna pesisir, terutama penyu dan mangrove, serta pemberdayaan masyarakat.
Dwi Irianti Hadiningdyah, Adi Prasetyo, dan Renaldi, dimoderatori oleh Nila Murti, membagikan dampak Sukuk Hijau dan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk aksi iklim Indonesia
Talk show tersebut merupakan kegiatan pengantar untuk site visit, yang membawa peserta mengunjungi salah satu proyek yang dibiayai melalui penerbitan Sukuk Hijau 2020. Proyek pengaman abrasi pantai ini diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dan merupakan salah satu proyek pemerintah yang fokus pada adaptasi perubahan iklim yang memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dikarenakan kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim.
Proyek tersebut berlokasi di Desa Aeng Batu-batu, Kabupaten Takalar, dan telah mentransformasi garis Pantai Galesong sepanjang 400-meter melalui pembangunan struktur pengamanan pantai. Sebelum struktur tersebut dibangun, rumah-rumah di sekitar pantai selalu terancam akibat terjangan ombak dan banjir rob. Kini, serangkaian groin, pemecah gelombang, dan tembok laut melindungi pantai dari pasang surut, arus, dan gelombang, dan mencegah hilangnya hampir 100-meter daratan akibat abrasi.
Peserta kunjungan proyek di lokasi pembangunan dinding laut
Kawasan yang kini dilindungi tidak hanya membawa dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga berperan dalam mendorong perekonomian lokal. Sagala, mewakili Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Aeng Batu-Batu menjelaskan bagaimana kawasan tersebut telah membawa berbagai manfaat bagi komunitas setempat.
Dengan terlindunginya kawasan tersebut, nelayan dapat dengan aman menyandarkan perahu mereka tanpa perlu khawatir akan kerusakan perahu mereka maupun berkurangnya sumber daya laut. Hal ini tidak hanya menjaga kelangsungan mata pencaharian nelayan, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri perikanan lokal. Selain itu, kawasan tersebut telah mendorong berkembangnya industri pariwisata setempat. Pembangunan ini memicu pendirian kafe dan penginapan baru untuk melayani masuknya wisatawan. Hal ini memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat, serta mendiversifikasi prospek ekonomi masyarakat di luar industri tradisional.
Sukuk Hijau merupakan salah satu instrumen pembiayaan tematik yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, yang berfokus kepada pembiayaan proyek-proyek hijau. Berdasarkan kesuksesan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan SDG Bond dan Blue Bond pada tahun 2021 dan 2023. Instrumen-instrumen pembiayaan ini mengacu kepada Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework yang dikembangkan pada tahun 2021 dengan dukungan dari UNDP melalui UN Joint Programme ‘Accelerating SDGs Investments in Indonesia (ASSIST)’—dengan pembiayaan dari UN Joint SDG Fund.
Ditulis oleh
Muhammad Didi Hardiana – Head of Innovative Financing Lab
Garnadipa Gilang – Technical Associate for Sustainable Finance
Disunting oleh Enggi Dewanti – SDG Campaigner