“Solusi pendanaan iklim merupakan faktor penentu keberhasilan kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia membutuhkan lebih dari 8 triliun Dolar AS untuk mencapai SDGs dan terdapat kekurangan sebesar 1,5 triliun Dolar AS menurut Peta Jalan SDGs. Sedangkan di sektor iklim, terdapat kekurangan sedikitnya 285 miliar Dolar AS untuk memenuhi NDC saat ini. Seluruh pendanaan harus disalurkan untuk mendukung agenda iklim dan keberlanjutan kita, mengurangi investasi yang berdampak negatif pada lingkungan hidup (“Brown Investments”), yang mencakup pendanaan swasta dan publik, baik dari sumber domestik maupun internasional.” kata Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia.

Dalam perjuangan global melawan krisis iklim, ada satu sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal: potensi luar biasa pendanaan Syariah. Ketika semua orang menghadapi kebutuhan mendesak akan solusi pembangunan berkelanjutan, para pembuat kebijakan harus menyadari peran penting yang dapat dimainkan oleh organisasi keagamaan dalam membentuk masa depan yang lebih adil dan berketahanan.

UNDP Indonesia juga telah menyiapkan Studi Pengantar model Islamic Blended Finance (IBF). Model ini mengeksplorasi potensi IBF dalam menjawab kesenjangan pendanaan iklim bagi petani yang rentan terkena dampak perubahan iklim di tingkat masyarakat.

IBF memberikan fleksibilitas pembayaran, pengurangan risiko, dan bantuan pemasaran produk untuk membangun kapasitas petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan mengembangkan upaya pembangunan rendah emisi mulai dari proses produksi hingga pasar.

IBF memungkinkan penggalangan sumber modal baru dengan menggabungkan pendanaan publik maupun non-pemerintah, memanfaatkan wakaf, dan investasi berbasis dampak (impact investing). Program ini memperkuat enam jenis modal (6C): finansial, manufaktur, manusia, sosial dan hubungan, intelektual, dan modal alam. Adanya pembiayaan alternatif seperti IBF yang menjangkau kelompok rentan menjamin terwujudnya pembangunan rendah karbon yang inklusif.

Dalam keuangan Syariah, inisiatif seperti zakat, diperkirakan mencapai 550-600 miliar Dolar AS secara global, menghadirkan peluang unik untuk menyediakan sumber daya untuk aksi iklim. Dari sektor komersial, 7,2 miliar Dolar AS telah dikumpulkan melalui Green Sukuk, obligasi Syariah (2018-2023) yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yang mengurangi 10,5 juta ton CO2e.

Upaya pembangunan rendah karbon ini dilaksanakan UNDP dengan dukungan Pemerintah Swedia dan Kantor Pembangunan Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris (UK Foreign and Commonwealth Development Office). Keterkaitan antara pendanaan iklim, ekonomi sirkular, dan IBF dapat membuka peluang besar bagi dunia yang lebih ramah lingkungan.

Amanda McLoughlin, Direktur Pembangunan Kedutaan Besar Inggris menyatakan, “Inggris adalah mitra lama Indonesia dalam isu besar saat ini: perubahan iklim. Dukungan kami terhadap sektor kehutanan dan tata guna lahan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan kami kini bangga bisa berkolaborasi dengan mitra pemerintah dan non-pemerintah di berbagai bidang.”

Peluncuran ketiga referensi ini adalah langkah penting menuju pencapaian tujuan iklim Indonesia. Ketika negara ini dihadapkan dengan tantangan yang terus berkembang akibat perubahan iklim, kolaborasi dan tindakan dari semua pihak diperlukan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Tentang UNDP

UNDP bermitra dengan masyarakat di semua lapisan masyarakat untuk membantu membangun negara yang mampu bertahan dari krisis, dan mendorong serta mempertahankan pertumbuhan yang meningkatkan kualitas hidup semua orang. Di hampir 170 negara dan wilayah, kami menawarkan perspektif global dan wawasan lokal untuk membantu memberdayakan kehidupan dan membangun negara yang berketahanan. Kenali lebih lanjut tentang UNDP di Indonesia di www.undp.org/indonesia

Kontak media: Devi Nugraha – Head of Communications,UNDP Indonesia