Jakarta, Agustus 2024 – Indonesia telah mencapai kemajuan penting dalam menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan pengundangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hukum bagi korban kekerasan seksual di internet, dan penghapusan lebih dari 1,9 juta konten daring yang berbahaya terkait dengan kekerasan berbasis gender pada tahun 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun, masih ada beberapa tantangan. Statistik terkini dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan peningkatan pelaporan KBGO sebanyak  lebih dari 300% selama lima tahun terakhir. 

Meskipun pengembangan peraturan operasional yang lebih komprehensif berdasarkan UU TPKS penting, kapasitas penegak hukum—khususnya kepolisian—perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang UU TPKS dan mendorong pendekatan yang berpusat pada korban dalam menangani kasus-kasus KBGO. Penguatan perspektif dan keahlian mereka sangat penting untuk memastikan penanganan kasus secara efektif, dan para korban menerima perlindungan dan bantuan yang layak mereka dapatkan selama proses hukum. 

Oleh karena itu, kolaborasi yang mendesak diperlukan di berbagai sektor untuk memperkuat respons yang efektif terhadap KBGO.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melalui kantornya di Jakarta, bermitra dengan Badan Kepolisian Nasional Korea (KNPA), UNDP Seoul Policy Centre (USPC), dan Lemdiklat POLRI untuk meningkatkan kemampuan kepolisian melalui pelatihan khusus dalam pengumpulan bukti digital dan pendekatan yang berpusat pada korban.

Sujala Pant, Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia mengatakan, “Berbagai kemajuan telah dicapai dalam penanganan KBGO melalui reformasi kebijakan, tindakan hukum, dan peningkatan kesadaran publik. Namun, dengan peningkatan jumlah kasus KBGO yang signifikan, kita harus terus berupaya mengatasinya. UNDP berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra kami di Indonesia, seperti Lemdiklat Polri, untuk mengatasi tantangan di era digital ini.”

Selama misi lapangan bersama KNPA dan USPC pada 19 – 22 Agustus 2024, Komisaris Jenderal Drs. Purwadi Arianto, M.Si, Kalemdiklat POLRI mengatakan, “Di era digital saat ini, KBGO tidak hanya membutuhkan penegakan hukum dengan teknologi canggih, tetapi juga keterampilan khusus dan pendekatan yang kuat dan berpusat pada korban. Kolaborasi antara KNPA dan POLRI, khususnya Lemdiklat Polri, menggabungkan keahlian Korea Selatan dengan pemahaman mendalam Indonesia tentang konteks dan kebutuhan lokal. Bersama-sama, kita  meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengatasi KBGO secara lebih efektif dan menetapkan standar baru untuk kerja sama global di bidang ini.” 

Dengan dukungan dari Lemdiklat Polri, misi bersama ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara KNPA dan POLRI serta Polda Metro Jaya, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta Unit Kejahatan Siber. Program ini menawarkan serangkaian kegiatan berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas, termasuk teknik investigasi KBGO tingkat lanjut dan pengembangan materi pendidikan.