Pada 16 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS meluncurkan Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) untuk pertama kalinya. Strategi ini memandang upaya mencapai keadilan lebih luas dari pembaharuan hukum dan peradilan.