Peran parlemen dalam memfasilitasi pemerintah dan masyarakat, memastikan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran program-program, serta pengawasan pengeluaran terkait perubahan iklim sangat esensial. Mengingat masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peran parlemen melalui fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi untuk memastikan pencapaian komitmen iklim nasional sangat diperlukan. United Nations Development Programme (UNDP) bersama dengan Anwar Muhammad Foundation (AMF) menyusun Buku Panduan Pendanaan Perubahan Iklim untuk Parlemen sebagai bentuk dukungan terkait (1) pemetaan garis besar peran, kewajiban, dan hak parlemen dalam menanggapi perubahan iklim, (2) pertanyaan yang mengarusutamakan aspek iklim dan inklusi sosial pada tiap tahan siklus penganggaran, meliputi: Penyusunan, Pengesahan, dan Pengawasan APBN, (3) penjabaran potensi pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam isu-isu iklim, dan (4) pemetaan peran lembaga pemerintahan terkait isu perubahan iklim serta potensi kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, media, pelaku usaha/swasta, serta peningkatan partisipasi publik.