Publikasi ini berisi "Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Menerapkan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa  'Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan'", yang dikembangkan oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional dan entitas bisnis lainnya.

Dewan Hak Asasi Manusia mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan dalam resolusinya pada 16 Juni 2011. Sejak saat itu, UNGP telah menjadi instrumen penentu dalam masalah pencegahan, penanganan dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam operasi bisnis.